Jenderal bintang empat ini menegaskan, berpakaian menutup aurat merupakan hak setiap manusia. Atas landasan ini, ia memberikan restu kepada seluruh Polwan untuk berjilbab, tanpa perlu menunggu Peraturan Kapolri (Perkap) darinya. Ia juga mengatakan, polwan tak perlu pusing memikirkan akan adanya teguran kepada mereka bila berdinas menggunakan jilbab.
"Jilbab itu hak asasi seseorang. Saya sudah sampaikan pada anggota, yang punya jilbab silakan gunakan," ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/11) dikutip dari ROL.
Sutarman menambahkan, bagi polwan yang hendak berjilbab dapat membeli dan memilih hijabnya sendiri untuk kemudian menggunakannya saat berdinas. Pasalnya, untuk tahun ini Polri belum dapat mengangarkan dana untuk penyediaan jilbab. Sehingga bila sampai ada dana yang tersalurkan untuk jilbab dari anggaran yang tak seharusnya tentu akan menyalahi aturan.
"Mulai besok, polwan boleh berjilbab tapi dengan catatan model dan warna yang mereka pilih harus sama dengan jilbab yang dikenakan polwan di Polda Aceh, ya," kata Sutarman.
Seperti diketahui, polemik penggunaan jilbab belum juga menelurkan solusi. Meski Kapolri sebelumnya Jenderal Timur Pradopo mengijinkan polwan untuk berjilbab, tetapi dia belum kunjung mengeluarkan Perkap yang membuat polwan gamang. [AM/ROL/bersamadakwah]
0 Comments
